WIYATA PRAJA: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Perkembangan teknologi informasi tersebut diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar publik dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance. Salah satu bentuk dari penyelenggaran pemerintahan dengan penggunaan suatu system manajemen yang berbasis teknologi, yang populer disebut dengan e-government. e-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat.

Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat menjadi hal biasa saat sekarang ini. Teknologi telah menjadi kebutuhan utama banyak masyarakat beberapa tahun belakangan yang sebelumnya bukan menjadi kebutuhan penting dalam mempermudah aktifitas sehari-hari. Dengan dukungan teknologi setiap orang biasa melakukan berbagai hal tanpa harus melakukan pekerjaan yang berat atau usaha lebih untuk mendapatkannya.

Teknologi memiliki sarana penghubung untuk menunjang fungsi teknologi yang digunakan. Salah satu sarana penghubung teknologi dalam memperoleh informasi dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah atau swasta adalah melalui jaringan internet. Dengan jaringan internet, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan dari berbagai sumber yang ada di seluruh dunia tanpa mengalami kendala jarak antara pemberi dan penerima disaat membutuhkan informasi dan pelayanan.

E-Government diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi. e-Government mulai diperkenalkan dalam institusi publik menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun pengimplementasiannya di instansi – instansi pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.

Peningkatan pemanfaatan teknologi di masyarakat sudah selayaknya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama pada pelayanan publik. Karena pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pergeseran pelayanan

publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik

Selanjutnya dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui egovernment.