Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Kurir Dengan Perusahaan Ekspedisi Di Kota Palembang

Abstract

Perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Bila ada masalah antara kurir dan perusahaan maka tindakan pihak perusahaan dapat  memberhentikan kurir atau jika barang yang dikirim dari tempat pembuatan menuju perusahaan ekspedisi rusak maka yang bertanggung jawab  adalah pihak perusahaan dengan cara melakukan refund kepada pihak pengiriman barang.sebaliknya bila barang yang sudah di ambil oleh kurir dari perusahaan ekspedisi mengalami kerusakan maka akan menjadi tanggung jawab kurir menggantinya ke perusahaan ekspedisi.

            Rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 1 Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara kurir dengan perusahaan ekspedisi. 2. Upaya hukum apa yang  digunakan apabila terjadi sengketa antara kurir dan perusahaan ekspedisi. Adapun metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah metode Yuridis empiris dengan mengakaji data primer dilapangan  melalui wawancara.

            Perlindungan Hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara kurir dengan perusahaan ekspedisi adalah sesuai dengan syarat perjanjian secara umum dan Perjanjian kemitraan yang didasarkan pada kesepakatan bersama kedua belah pihak,dimana kurir tidak berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra usaha. Sedangkan upaya hukum bila terjadi sengketa adalah upaya hukum formal dan kemitraan dengan melihat dari kesalahan yang dilakukan kurir, bila kurir  melakukan kesalahan tidak merugikan perusahaan maka upaya hukumnya dengan cara musyawarah dan bila melakukan kesalahan sangat merugikan perusahaan misalnya, mencuri barang konsumen, menyalahgunakan barang, dan menjual barang, maka kurir tersebut akan diberhentikan