Law Dewantara

PELAKSANAAN PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM KULINER DI KOTA PALEMBANG

alyssa Aulia Putri — 2026-06-05

UMKM kuliner memiliki peran penting dalam perekonomian Masyarakat. Sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kehalalan produk sesuai syariat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengkaji bagaimana pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM kuliner serta apa saja kendala yang mereka hadapi dalam proses tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal dan faktor-faktor yang menghambatnya di Kota Palembang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak LPH POLSRI, LPH BSPJI, dan pelaku UMKM setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, serta penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha kuliner. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan implementasi hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memahami pentingnya sertifikasi halal dan mulai mengajukan permohonan melalui skema reguler maupun program SEHATI. Namun, kendala yang dihadapi meliputi kesulitan melengkapi dokumen, rendahnya literasi digital dalam penggunaan aplikasi SIHALAL, serta keterbatasan informasi terkait tahapan prosedur. Peran LPH dalam memberikan bimbingan teknis terbukti membantu mempercepat proses sertifikasi.

PENERAPAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% DALAM PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024

Mela Armawati — 2026-07-15

Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya dalam memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada daftar calon anggota legislatif di kota palembang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode penelitian data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dari narasumber dan observasi dari lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti data yang di peroleh langsung dari wawancara dari narasumber bahan hukum sekunder seperti rancangan Undang-Undang, hasil pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penelitian di lapangan serta metode analisis data akan dianalisis secara kulitatif. Kesimpulanya, penerapan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota palembang tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun dalam implementasinya masih ditemukan tantangan tertentu yang perlu menjadi perhatian kedepan.

Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Kurir Dengan Perusahaan Ekspedisi Di Kota Palembang

kevin Al Paresky — 2026-07-15

Perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Bila ada masalah antara kurir dan perusahaan maka tindakan pihak perusahaan dapat memberhentikan kurir atau jika barang yang dikirim dari tempat pembuatan menuju perusahaan ekspedisi rusak maka yang bertanggung jawab adalah pihak perusahaan dengan cara melakukan refund kepada pihak pengiriman barang.sebaliknya bila barang yang sudah di ambil oleh kurir dari perusahaan ekspedisi mengalami kerusakan maka akan menjadi tanggung jawab kurir menggantinya ke perusahaan ekspedisi.

Rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 1 Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara kurir dengan perusahaan ekspedisi. 2. Upaya hukum apa yang digunakan apabila terjadi sengketa antara kurir dan perusahaan ekspedisi. Adapun metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah metode Yuridis empiris dengan mengakaji data primer dilapangan melalui wawancara.

Perlindungan Hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan antara kurir dengan perusahaan ekspedisi adalah sesuai dengan syarat perjanjian secara umum dan Perjanjian kemitraan yang didasarkan pada kesepakatan bersama kedua belah pihak,dimana kurir tidak berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra usaha. Sedangkan upaya hukum bila terjadi sengketa adalah upaya hukum formal dan kemitraan dengan melihat dari kesalahan yang dilakukan kurir, bila kurir melakukan kesalahan tidak merugikan perusahaan maka upaya hukumnya dengan cara musyawarah dan bila melakukan kesalahan sangat merugikan perusahaan misalnya, mencuri barang konsumen, menyalahgunakan barang, dan menjual barang, maka kurir tersebut akan diberhentikan

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT POLA INTI-PLASMA ( STUDI DI PT CAHAYA CEMERLANG LESTARI DAN KOPERASI KUALA PUNTIAN SEJAHTERA MANDIRI)

habridi habridi — 2026-07-15

Perjanjian kerjasama pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Inti Plasma merupakan perjanjian antara para petani pemilik lahan dengan Pengusaha yang akan membangun kebun kelapa sawit. Pelaksanaan perjanjian jenis ini dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, berdasarkan hal tersebut maka akan diteliti bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Inti Plasma dan apa hambatan-hambatannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dimana data primer diperoleh dengan wawancara dengan para pihak, baik itu dari koperasi maupun Perusahaan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis content secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pelaksanaan perjanjian ini dimulai dengan adanya penawaran Warga pemilik lahan yang terkumpul dalam wadah suatu koperasi. Lalu dilanjutkan dengan tahap-tahapan administrasi lainnya. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah belum solidnya para petani, petani belum memahami hak dan kewajibannya, hasil sawit wajib dijualkan kepada perusahaan yang melakukan pembangunan, terlambatnya pembangunan kebun kelapa sawit, tidak adanya dana operasional koperasi.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR: 136/Pid.sus/2022/PN Mre)

wahyu Setiawan — 2026-07-15

Kata narkotika merupakan satu kata yang sangat familiar di tengah kehidupan masyarakat kita, hal ini disebabkan maraknya kasus yang mengatasnamakan penyalahgunaan narkotika di kalang remaja, dewasa maupun orang tua, sehingga kata ini menjadi kata yang populer. Namun banyak diantara kita ataupun masyarakat belum memahami secara kongkret apa itu narkotika, karena yang dipahami selama ini hanya obat-obat yang terlarang.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum terhadap terdakwah berdasarkan keputusan hakim tentang tindak pidana penggunaan narkotika golongan I terhadap anak di pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid.sus/2022/PN Mre dan faktor- faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman terhadap terdakwa berdasarkan keputusan hakim tentang tindak pidana penggunaan narkotika golongan I terhadap anak dipengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid.sus/2022/PN Mre, metode penelitian yang dipakai adalah analisis yuridis normatif.

Selanjutnya yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika terhadap anak adalah berdasarkan peraturan perundangan undangan dan pembuktian di pengadilan negeri muara enim serta berdasarkan faktor alat bukti,umur,dampak dari penggunaan narkotika. perlindungan terhadap anak baik dari segi fisik, kesehatan serta kelanjutan sosial anak sehingga anak dapat hidup tumbuh kembali dalam keadaan normal di masyarakat baik sebagai manusia maupun sebagai anak.