PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG PENGANTARAN JENAZAH ANTARA RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG DAN CV.TEKANA JAYA

Abstract

Rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab merawat pasien yang masih hidup, tetapi juga wajib memastikan jenazah diperlakukan dengan hormat dan sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, banyak rumah sakit mulai berinovasi dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengantaran jenazah melalui sebuah perjanjian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perjanjian ini kerap menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder di kepustakaan kemudian mengumpulkan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung di lapangan dengan pihak-pihak terkait dari rumah sakit dan CV.Tekana Jaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat) yang sah dan mengikat menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meski demikian dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah hambatan seperti kurangnya komunikasi antara petugas kendaraan dan keluarga pasien, ketidaksesuaian lokasi pengantaran, kondisi jalan yang tidak memadai, serta ketidakmampuan keluarga pasien dalam membayar biaya pengantaran, yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum dan wanprestasi.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang terperinci disertai evaluasi berkala, pengembangan layanan mandiri, menyusun mekanisme komunikasi yang jelas dan terstruktur, juga merancang skema subsidi atau kerja sama pembiayaan sosial bagi keluarga tidak mampu, hingga kebijakan pembiayaan yang adil dan dukungan regulasi pemerintah.