PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI OLEH MEDIATOR NON-HAKIM DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

Abstract

Sengketa perdata sering terjadi dalam kehidupan sosial dan penyelesaiannya melalui jalur hukum formal kerap memakan waktu dan biaya tinggi. Untuk itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat dilakukan oleh mediator hakim maupun non-hakim. Mediator non-hakim adalah pihak dari luar pengadilan yang telah bersertifikat resmi. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Palembang serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim belum optimal. Tingkat keberhasilan rendah disebabkan minimnya pemahaman dan partisipasi para pihak. Faktor pendukung meliputi profesionalisme mediator dan pendekatan yang lebih fleksibel. Sementara hambatan mencakup kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya dukungan dari hakim. Peran mediator non-hakim perlu ditingkatkan melalui pelatihan, dukungan lembaga, dan sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat.