ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terbentuknya sanksi pidana Kebiri dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi pro kontra dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dan di masyarakat. Sehingga menimbulkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah tata cara pelaksanaan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dan bagaimanakah   penerapan sanksi pidana kebiri dalam pandangan hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan, melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, menjalani pidana pokok, dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah, dihadiri oleh jaksa, kemudian dituangkan dalam berita acara, memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Adapun Penerapan sanksi kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan. Sehingga proses kebiri kimia sebagai penyiksaan bertentangan dengan HAM sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebaiknya dilakukan kembali peninjauan terhadap sanksi kebiri kimia sebelum menerapkan kepada pelaku tindak pidana pelecahan dan kekerasan seksual pada anak, mengingat hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu gugat siapapun.