Akibat Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Oknum TNI Berdasarkan Pasal 126 KUHPM Studi Putusan Nomor 105-K/PM 1-04/AD/XII/2021

Abstract

Penyalahgunaan kekuasaan disebabkan karena kurangnya kesadaran sebagai atasan atau yang memiliki jabatan. Penyalahgunaan kekuasaan tentunya banyak terjadi baik di dalam maupun luar pemerintahan. Lalainya dalam tugas dan kewajiban dalam bekerja menjadi salah satu alasan dalam penyalahgunaan kekuasaan. Contoh putusan yang diambil dari kasus penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi di pengadilan militer dengan pasal 126 KUHPM tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum TNI.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode dari penelitian ini sendiri adalah metode penelitian normatif empiris. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan TNI, Panitera dan Hakim di Pengadilan Militer Palembang. Hasil dari wawancara tersebut menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana bagi oknum TNI tergantung dari seberapa besar dampak perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini kondisi terdakwa juga diperlukan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Aturan hukum yang berlaku juga menjadi tolak ukur dari sanksi yang didapatkan oleh terdakwa. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan beberapa hal seperti mengingat perbuatan dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan tersebut didukung dengan mendahulukan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan fakta yang muncul di persidangan. Hakim tidak dapat semata-mata memutus perkara dengan hanya melihat perbuatan dan dampaknya saja melainkan hakim juga akan memperhatikan sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.