AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP YANG TIDAK MELAKUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Abstract

Di Indonesia, perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta memiliki salah satu organ penting yaitu rapat umum pemegang saham tahunan, yang memiliki wewenang beberapa diantaranya berupa pelaporan kinerja perusahaan dalam setahun dan rancangan kerja perusahaan di tahun buku yang akan datang. Namun pada kenyataannya ada perseroan terbatas tertutup yang tidak melakukan RUPS.

Sebagai organ penting bagi perseroan, RUPS dalam prakteknya masih belum dilaksanakan maupun dipahami maksud dan tujuannya bagi pihak internal perseroan tertutup bahkan akibat hukum berupa sanksi bagi yang tidak melaksanakan RUPS pun tidak tercantum di undang-undang sehingga sebaiknya pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pentingnya RUPS serta dapat melihat celah hukum ini untuk dapat diperbaiki agar RUPS dapat lebih dimaksimalkan fungsinya demi kepentingan perusahaan tersebut serta bagi pemerintah sebagai acuan untuk pertumbuhan ekonomi.