Jurnal Hukum Tri Pantang

Peran Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara: A Systematic Literature Review

Rizki Yolanda — 2025-12-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran prinsip-prinsip good governance dalam mendukung penerapan hukum administrasi negara (HAN) melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) . Konsep good governance , yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, menjadi kerangka normatif penting dalam tata kelola pemerintahan yang adil dan demokratis. Dalam konteks HAN, prinsip-prinsip ini berperan sebagai landasan hukum untuk pengambilan kebijakan administratif yang responsif dan berkeadilan. Penelitian ini mengkaji 20 artikel ilmiah palsu selama periode 2019–2025 dengan menggunakan metode PRISMA yaitu rangkaian standar untuk melaporkan hasil observasi sistematis dan meningkatkan transparansi, kualitas dan pelaporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip good governance sangat relevan dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas perizinan, pelayanan publik, serta manajemen kepegawaian dalam sistem HAN. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas regulasi, aturan tumpang tindih, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan prinsip good governance dalam hukum administrasi negara adalah jalan penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Integrasi nilai-nilai good governance dalam HAN akan membantu membentuk pemerintahan yang responsif terhadap masyarakat, lebih terbuka terhadap pengawasan, dan lebih mampu menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

DILEMA PENGAWASAN DALAM PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

sukma pratama — 2025-12-31

Maladministration in public services is a serious problem that can undermine public trust in the state and lead to violations of citizens' basic rights. This study aims to analyze various forms of maladministration, their impact on society, and the role of the Indonesian Ombudsman as an independent oversight body in following up on public reports and ensuring administrative justice. The conceptual idea in the supervision of government officials aims to conduct a study on preventing elements of criminal acts of extortion to realize good governance. In examining the problem of what factors cause the ineffectiveness of the supervisory system in preventing criminal acts of extortion in public services The concept of good and responsible governance, which guarantees quality public services and meets the needs of the community, this study uses normative legal research methods, with a legislative and literature approach, scientific articles, journals and books, The results of research that need to be considered in public services are Transparency/openness and availability of information about public services that must be based on the principles of good government, such as transparency, community participation, accountability/responsibility of the implementation of public services for their performance and decisions that can increase transparency and public trust in the government and are not discriminatory towards fair and equal public services for all citizens without differentiating background, religion, or social status. By applying these principles, public services can be of higher quality and more effective in meeting the needs of the community.

Keywords: Government apparatus, Good Governance, Supervision

Menjaga Netralitas Pegawai Negeri Sipil Daerah : Kunci Landasan Profesionalitas

Cholidah Utama Cholidah Utama — 2025-12-31

Abstract: Violations of the principle of neutralization of civil servants have a detrimental impact on their professionalism, as they are dominated by their bias in elections. To prevent civil servants from taking sides in politics, efforts must be made to achieve professionalism. First, what is the legal standing of civil servants based on the principle of neutralization? Second, what sanctions are imposed on civil servants who violate neutrality in order to achieve professionalism? This articles employes a normative judicial research method, it employ a qualitative approach with a descriptove approach. The research instrument is the researcher who sources secondary data.This study examines legal and sociological research to examine how the law is formulated, interpreted, and applied in society. The results of this study indicate that the legal standing of civil servants based on the principle of neutralization is that civil servants, as elements of the state apparatus, implement policies established by the leadership of government agencies and must be free from the influence and intervention of all political groups and parties. The sanction imposed on civil servants who violate the principle of neutrality in order to achieve professionalism is dishonorable dismissal under Article 52 of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. This study recommends that, to achieve professionalism among civil servants, a Civil Servant Supervisory Agency is needed to prevent violations of civil servant neutrality.

Keywords: Neutrality, Professionalism, Civil Servants.

Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Bodong Berbasis Online pada PT. Solid Gold Bejangka

Yochi Ayunita — 2025-12-31

The results of the study indicate that the relationship between PT. Solid Berjangka and Investors is an investment community (group) relationship and the role of investors with the Company PT. Solid Berjangka is to act as a bridge between the Company's management and the investment community. Legal issues that will be discussed in this journal: 1) What is the legality and position of the online-based Company PT. Solid Gold Berjangka, 2) What is the legal construction (rights and obligations) in the agreement of PT. Solid Berjangka towards investors 3) How is the concept of legal protection for investors at PT. Solid Berjangka in the future. The method used in this research is normative research that aims to produce arguments and theories. The analysis technique used is a qualitative descriptive method that aims to obtain an understanding of the relationship between legal entities with others so that the legal basis used is the Civil Code (KUH Perdata) and the technical implementation of operations is based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment, namely regarding the rights, obligations, and responsibilities of investment. These regulations encompass legal certainty, the application of sound corporate governance principles, social responsibility, and compliance with laws and regulations. The concept of legal protection for investors and companies in online transaction agreements begins with the establishment of a legal entity that serves as the investor. The author hopes this journal will provide input for academics and online application service businesses.

Tinjauan Hukum “Kepentingan Negara” dalam pemberian Amnesti dan Abolisi

Rusmini — 2025-12-31

Penelitian ini menganalisis pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan pertimbangan DPR sebagai bentuk mekanisme check and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturanhukum mengenai pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia? Dan bagiaman tinjauan Hukum “Kepentingan Negara” dalam pemberian Amnesti dan Abolisi? Hasils dari penelitian ini Adalah pemberian amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945. Konsep “kepentingan negara” yang menjadi dasar pemberian amnesti dan abolisi belum memiliki batasan hukum yang jelas, sehingga menimbulkan potensi subjektivitas dan penyalahgunaan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan regulasi melalui pembentukan Undang-Undang tentang Amnesti dan Abolisi yang baru, agar terdapat kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerapannya. Pembaruan ini penting untuk memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi benar-benar didasarkan pada kepentingan negara yang objektif, bukan pada pertimbangan politik semata.

Analisis yuridis perkawinan anggota Polri menurut Perpol No.6 tahun 2018 tentang perubahan Perkap No.9 Tahun 2010 tentang Tata Cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawao Pada Polri

Ihsan — 2025-12-31

Analisis yuridis perkawinan anggota Polri menurut Perkap No.6 tahun 2018 tentang perubahan Perkap No.9 Tahun 2010 tentang Tata Cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawao Pada Polri