Jurnal Hukum Tri Pantang

HUKUM BISNIS DAN KEADILAN SOSIAL DI ERA DISRUPSI DIGITAL

2026-04-15T03:39:52+00:00

ABSTRACK : The development of digital technology has brought fundamental changes to modern business practices, directly affecting business law systems. Digital disruption not only creates efficiency and innovation but also raises new issues related to legal protection, inequality of technological access, and social justice. Business law is required to adapt in order to ensure legal certainty while protecting vulnerable groups within the digital ecosystem. This study aims to analyze the role of business law in achieving social justice in the era of digital disruption. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that business law should be oriented not only toward economic efficiency but also toward social justice through inclusive regulations, digital consumer protection, and empowerment of MSMEs and platform workers.

BATAS KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGUASAAN TANAH DALAM PERSPEKTIF HAK MENGUASAI NEGARA DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

2026-05-06T06:49:55+00:00

Penguasaan negara atas tanah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum agraria Indonesia yang bersumber dari ketentuan konstitusi. Kewenangan tersebut diberikan kepada negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.Perkembangan praktik penguasaan tanah oleh negara menunjukkan adanya potensi penyimpangan yang dapat berdampak pada pelanggaran hak konstitusional warga negara. Hal ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik dalam bentuk sengketa agraria, gugatan perdata, maupun pembatalan keputusan administrasi.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan literatur yang relevan.Hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam penguasaan tanah harus dibatasi oleh prinsip negara hukum, asas proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktiknya.

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Digital

2026-05-06T07:01:32+00:00

Pelayanan Publik Digital Merupakan Bagian Dari Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Bertujuan Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pelayanan Kepada Masyarakat. Namun, Digitalisasi Pelayanan Publik Juga Memunculkan Berbagai Persoalan Hukum, Khususnya Terkait Maladministrasi Yang Dapat Merugikan Masyarakat Sebagai Pengguna Layanan. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Bentuk-Bentuk Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi Serta Mengkaji Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Maladministrasi Tersebut. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Yuridis Normatif, Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Digital Dapat Berupa Sistem Yang Tidak Memadai, Keterlambatan Pelayanan, Penyalahgunaan Akses Administrasi, Lemahnya Keamanan Data, Serta Ketidakmampuan Aparatur Dalam Mengoperasikan Sistem Digital. Kondisi Tersebut Berpotensi Melanggar Prinsip-Prinsip Good Governance, Seperti Kepastian Hukum, Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Perlindungan Hak Warga Negara. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Perlu Diperkuat Melalui Harmonisasi Regulasi, Penguatan Tanggung Jawab Hukum Pejabat Publik Atas Keputusan Digital, Penyediaan Mekanisme Keberatan Dan Banding Administratif Secara Elektronik, Serta Pembentukan Sistem Pengawasan Digital Yang Independen. Dengan Demikian, Transformasi Pelayanan Publik Digital Harus Ditempatkan Dalam Kerangka Negara Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Perlindungan Hak Masyarakat.

Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Negatif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2026-05-06T07:09:02+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta penerapan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat fiktif negatif berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KTUN fiktif negatif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap sikap diam pejabat tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu tertentu, yang secara hukum dianggap sebagai penolakan. Dalam praktik peradilan di PTUN, penerapan konsep ini menuntut pembuktian adanya permohonan yang sah, kewenangan pejabat, serta telah terlampauinya jangka waktu yang ditentukan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya dualisme dengan konsep fiktif positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta peningkatan pemahaman hukum untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Persepekif Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 tentang Penglolaan Lebak Lebung

2026-05-16T02:00:31+00:00

Lebak lebung is a term used by the people of South Sumatra to refer to waters that are seasonally flooded or floodplains. The term lebak lebung is only known in South Sumatra Province. Ogan Komering Ilir is a regency located in South Sumatra, consisting of seas, rivers, swamps, lakes, and ponds. This research is descriptive in nature, because it describes the existing conditions or events. From the research results, Regional Regulation Number 18 of 2010 concerning the Management of Lebak, Lebung, and Rivers was made and enacted by the Regional People's Representative Council and the Regional Government of Ogan Komering Ilir Regency with the aim of increasing community income, particularly through the distribution that has been stipulated, so that justice, benefits, and legal certainty can be created, which can boost the regional revenue (PAD) of Ogan Komering Ilir Regency.

Transformasi Norma Digital: Mengejawantahkan Kecerdasan Buatan dalam Mekanisme Perancangan Hukum di Indonesia

2026-06-04T08:19:14+00:00

Technological disruption has triggered a paradigm shift, transforming traditionally rigid legal systems into agile and responsive frameworks. Digital transformation in legal drafting has evolved from simple digital typing tools to the utilization of Artificial Intelligence (AI) as an optimization engine. In Indonesia, high regulatory complexity—characterized by hyper-regulation and overlapping norms—renders manual and linear conventional methods inadequate. This condition causes the law to lag behind factual reality, leading to legal uncertainty and hindered national economic competitiveness. This research is a normative juridical study employing conceptual, statutory, and comparative approaches. Data were gathered through a comprehensive literature review on the evolution of Legal Tech, AI conceptual frameworks, and global comparisons of AI implementation in legislative processes. Qualitative analysis was used to outline AI's role as a strategic solution for optimizing legal drafting mechanisms in Indonesia. The results conclude that AI acts as a "regulatory architect" through three primary functions: detecting vertical and horizontal normative contradictions, standardizing legal terminology via Natural Language Processing (NLP), and predicting socio-economic impacts. Despite offering high efficiency, AI integration faces ethical challenges, including algorithmic bias and limitations in comprehending local wisdom. Therefore, this study recommends positioning AI as a "co-legislator" by implementing the Human-in-the-Loop (HITL) principle. Synergistic collaboration between machine intelligence and human wisdom is the key to producing smart, responsive, and fair Indonesian legal products in the digital era.

BIAS PATRIARKI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI SISTEM INTERKONEKSI

2026-06-24T15:15:27+00:00

Abstract

Patriarchal bias in public policy in Indonesia constitutes a structural problem that contributes to the weak legal protection of women and children. This study aims to analyze the forms of patriarchal bias in public policy and to examine the absence of the state in providing effective legal protection. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that patriarchal bias is manifested in gender-insensitive regulations, weak policy implementation, and institutional fragmentation. The absence of the state is reflected in its failure to provide substantive protection for women and children. Therefore, an interconnection system among institutions is proposed as a strategic solution to establish integrated and equitable legal protection.

Keywords: patriarchal bias, public policy, legal protection, women and children, interconnection