POLITIK SEBAGAI PEMBENTUKAN HUKUM: BAGAIMANA KEBIJAKAN POLITIK MEMPENGARUHI SISTEM HUKUM

Abstract

Politik dan hukum merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam system ketatanegaraan yang demokratis. Politik memainkan peran kunci dalam pembentukan kebijakan Negara dan pengelolaan kekuasaan, sementara hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat dan penjaga supremasi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara politik dan hukum, serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan public, khususnya dalam konteks negara demokrasi yang adil dan beradap. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa perubahan politik seringkali diikuti oleh perubahan hukum, dan dominasi hukum dalam pembuatan hukum dapat mengancam prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yang mengkaji interaksi antara politik dan hukum dari perspektif teori politik dan hukum positif. Penelitian ini juga meninjau contoh-contoh perubahan kebijakan hukum yang terjadi sebagai dampak dari pergantian pemerintahan, serta membahas pentingnya system hukum yang independen dalam mengendalikan kekuasaan politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun politik berperan penting dalam pembentukan hukum, dominasi politik yang berlebihan dapat mengancam prinsip-prinsip demikrasi dan supremasi hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hukum yang kuat; transparan; dan independen yang dapat menjamin keadilan serta stabilitas politik. Artikel ini medorong perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan hukum dan pengawasan terhadap lembaga politk untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontrbusi pada kajian politik hukum di Indonesia dan negara demokrasi lainnya.