PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Abstract

Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dalam melaksakan suatu kredit tidak terlepas dari suatu perjanjian.Perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (Standard Contract). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (Standard Contract). Perjanjian kredit bank yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima apa saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak perbankan, karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dan asas kepatutan dalam kredit perbankan Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti  hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin  mencakup  bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti juga bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dalam KUH Perdata kepatutan (asas kepatutan) dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa erjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.