Governance Insight

IMPLEMENTASI SOSIALISASI APLIKASI SINAR DALAM PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI POLRES BANYUASIN

Ebing Ebing — 2024-05-11

Ayu Fithria Mursyidah.Implementation of socialization of the Sinar application in making a Driver's License (SIM) at Banyuasin Police Station. This study aims to describe and analyze the implementation of Sinar application socialization in making driving licenses (SIM) at Banyuasin Police Station. The method used uses qualitative methods with techniques of collecting observational data, interviews and documentation. From the results of the research that has been done, it can be concluded that the implementation of the Sinar Application Socialization in Making Driving Licenses (SIM) at Banyuasin Police Station has gone quite well with the quality of personnel and good coordination and cooperation so that the socialization activities of this application can run smoothly, but from the other side, the lack of personnel and limited socialization activities are the sides that need to be improved again. Supporting factors. In this study, good coordination with educational institutions and urban villages is carried out. The availability of qualified personnel resources in terms of understanding the SINAR application program, the use of the Sinar application in making SIM can provide significant benefits, if really implemented thoroughly. Inhibiting factors. The absence of comprehensive socialization activities is an inhibiting factor in the implementation of the Sinar application in making a driver's license, this is due to the lack of personnel resources which are only four to five people for the entire district area, then not supported by sufficient transportation facilities and budget. The lack of socialization activities results in low public understanding of the existence and benefits of the Sinar application in making SIMs, this is evidenced by the fact that there are still many people who are not familiar with the SINAR application

PEMBINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP INDUSTRI KECIL MENENGAH YANG ADA DI KOTA PRABUMULIH

Ebing Ebing — 2024-04-24

ABSTRAK
Dewi Puspa Eva Oska Marlia. Pembinaan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan terhadap Industri Kecil Menengah yang ada di Kota Prabumulih.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pembinaan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan terhadap Industri Kecil Menengah yang ada di Kota
Prabumulih . Adapun metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan
teknik penumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian
yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di Kota Prabumulih telah memberikan perhatian yang serius terhadap
kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh IKM. Melalui program pelatihan yang
komprehensif dan pengawasan mutu yang ketat, dinas ini telah menjadi mitra penting
dalam membantu pelaku IKM mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan
mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Namun, tetap penting untuk terus
memperbaiki dan mengembangkan inisiatif ini untuk menghadapi perubahan yang
terus berlangsung dalam lingkungan bisnis dan pasar. Industri Kecil Menengah di
Kota Prabumulih menghadapi beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat
dalam perkembangan mereka. Kelangkaan bahan baku, kesulitan dalam penjualan,
dan keterbatasan modal kerja serta investasi, semuanya memiliki dampak yang
signifikan terhadap operasional dan pertumbuhan IKM. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi tantangantantangan ini, termasuk melalui pelatihan, bantuan dalam pengembangan pasar, serta
fasilitasi akses modal dan sertifikasi yang diperlukan.
Kata Kunci: Pembinaan, Industri Kecil Menengah

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI POLRES BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ebing Ebing — 2024-05-11

The title of this research is "The Effectiveness of Public Services in Making Police Records Certificates at the Banyuasin Police Station". This study will use a method using qualitative research methods, namely emphasizing the human element as a research instrument, by emphasizing the human element as a research instrument, it will facilitate adjustments to the reality that occurs in the field.

The results of the analysis show that producing quality services in an effort to maintain the good name of the agency, understanding policies, SOPs and coordinating between personnel is very much needed in the SKCK service process, especially during times of receiving job vacancies such as the opening of CPNS, because in the current situation, people who making SKCK will be very abundant and there are many, therefore intense communication and coordination is needed. In the service provided by SKCK, it is quite crowded at the Polres, especially when there is acceptance or opening of job vacancies, such as the acceptance of CPNS, but even so the personnel still try to provide quality services to the community. In this case, the Polres personnel in terms of making SKCK have human resources that are quite good, from educational qualifications, the average is S1 and above and the facilities are quite supportive, it's just how the implementation process will determine the success of each program to be implemented. . All will be determined from the ability of human resources in maximizing existing facilities. In measuring the level of efficiency in the service of making SKCK at the Banyuasin Police, it can't just be seen how many SKCK can be completed from day to day, but the most important thing is that the service is carried out procedurally, does not violate the rules and provides as much quality service as possible. The personnel have carried out their obligations well and have tried their best so that the planned program of activities can run well and as expected. The commitment of the personnel is to carry out what is the goal of the Institution and then in its implementation it is in accordance with existing laws and has understood the responsibilities according to their respective positions and positions.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERMENDIKNAS NO 16 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU DISEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

Ebing Ebing — 2024-05-07

Sering kita mendengar kata Efektivitas, sebab kata tersebut menunjukkan
bahwa pencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan itulah yang dinamakan efektif.
Dari beberapa pendapat tentang efektivitas seperti yang dikemukakan oleh
Richard M Steert bahwa efektivitas sesuatu yang menunjukkan tingkatan
keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.Dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan
Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
kompetensi guru dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan
Permendiknas tersebut sudah berjalan walaupun masih ada kendala dan dintara
kendalanya adalah: Masih kurangnya pemberian informasi dan sosialisasi yang
dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan
Dinas Pendidikan, sehingga sebagain guru masih ada yang belum memahami
permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan
kompetensi guru. Sementara dalam permendiknas tersebut Kualifikasi akademik
dan kompetensi guru dituntut bahwa setiap guru harus berpendidikan minimal
sarjana (S1) atau D4 sebagai salah satu syarat yang dikatakan guru yang
prosesional yang layak menerima tunjangan profesi.
Pelaksanaan permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar
kualifikasi akademik dan kompetensi guru masih menemukan hambatan, diantara
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan
permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah: faktor yang menjadi pendukung (1)
Sudah banyak informasi dan sosialisasi yang dapat dilihat, (2) Ada program
kuliah dengan biaya pemerintah, (3) Jangka waktu pemberlakukan permendiknas
yang lama, (4) Dorongan dan ajakan dari teman sejawat, (5) Diberikan pinjaman
lunak dari koperasi sekolah. Sementara faktor yang menjadi penghambat adalah:
(1) Belum maksimal pemahaman guru tentang permendiknas nomor 16 tahun
2007, (2) Kondisi tempat tugas yang jauh, (3) Beban ekonomi yang tinggi, (4)
Umur yang sudah diatas 50 tahun, (5) Kepala sekolah yang kurang memberikan
kesempatan untuk kulih, (6) Tenaga pendidik yang kurang komunikatif.

Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) Berbasis Register dan Ukuran Koordinat pada Kantor Camat Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ebing Ebing — 2024-04-07

Abstrak : Pelayanan penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHT) berbasis register dan tiitk koordinat di Kantor Camat Lempuing Jaya merupakan inovasi dalam pelayanan publik bidang pertanahan. Inovasi pelayanan ini dilatarbelakangi oleh sengketa lahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Lempuing Jaya karena ditemukan surat tanah ganda dan tata kelola administrasi tanah yang belum baik.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis, dan mendeskripsikan kualitas pelayanan penerbitan SPHT di Kantor Camat Lempuing Jaya dan (2) Untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan observasi dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahawa (1) kualitas pelayanan penerbitan SPHT di Kantor Camat Lempuing Jaya belum cukup baik terutama 4 dari 5 indikator yakni pada dimensi bukti fisik (tangible) belum secara online dan server masih sewa di instansi lain, dimensi keandalan (reliability) belum ada SOP yang jelas baik kejelasan biaya dan ketepatan waktu , dimensi daya tanggap ( responsiveness) masih ada keluhan masyarakat yang tidak segera direspon cepat, dimensi jaminan (assurance) tidak tepat waktu / lama dalam proses penerbitan SPHT; 2) Faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pelayanan penerbitan SPHT di Kantor Camat Lempuing Jaya karena infrastruktur yang belum lengkap, operator yang belum professional dan terbatas.

Kata kunci : Kualitas; Pelayanan; Surat Pengakuan Hak Atas Tanah.