Archives
-
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN AIR BERSIH & SANITASI MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR
Vol. 7 No. 1 (2025)Air adalah kebutuhan mendasar individu karena digunakan untuk bersuci, mencuci, mandi, memasak, dan minum. Roestam Sjarief menjelaskan air yaitu zatyang paling diperlukan makhluk hidup. Selain peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari, air memberi manfaat untuk keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk hewan, manusia, serta tumbuhan. Air adalah sumber kehidupan yang tak tergantikan, dan tanpa air, mereka tidak bisa bertahan hidup.
Air berperan penting pada metabolisme tubuh dan membawa manfaat kesehatan karena terdapat kandungan berbagai zat untuk kesehatan. Konsumsi air dengan teratur mampu menjaga metabolisme tubuh tetap berjalan, dengan begitu akan mengurangi risiko penyakit terkait metabolisme. Tubuh manusia terdiri dari 50-60% air. Air tidak hanya membentuk sel, tetapi juga mengatur suhu tubuh, melarutkan zat gizi, membantu pencernaan, dan mengeluarkan zat sisa (urine). Peran air ini tidak dapat digantikan oleh zat lain. Manusia mendapatkan air melalui minuman, makanan, maupun hasil metabolisme pada tubuh. Adapun kebutuhan air minum sebagian besar dipenuhi melalui minuman, sementara makanan hanya memenuhi sekitar 20%. Maka guna menjaga badan supaya terhidrasi menjadi hal penting.
penyediaan air bersih sangat penting untuk kelancaran aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kebutuhan air bersih harus ditindaklanjuti dengan menyediakan layanan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurut UNICEF, ketersediaan dari air bersih maupun sanitasi layak menjadi mengkhawatirkan di dunia. Diprediksi target ke-6 dari Sustainable Development Goals (SDGs) tidak akan terwujud di tahun 2040. Preeta Prabhkaran dari UNICEF Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 1 miliar penduduk muka bumi memiliki akses ke air bersih maupun sanitasi secara layak, dan pencapaian SDGs ke-6 berjalan sangat lambat. Jika situasi ini tidak berubah, mayoritas negara tidak bisa menggapai target sanitasi maupun kebersihan yang dikehendaki.
Jika situasi tidak berubah, banyak negara tidak bisa menggapai target sanitasi maupun kebersihan yang dikehendaki. Menurut UU RI No 17 Tahun 2019 mengenai Sumber Daya Air, maka air adalah sumber daya penting yang dikuasai negara bagi kesejahteraan rakyatnya mengacu pada amanat UUD 1945. Upaya mengelola SDA mencakup merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi konservasi, memanfaatkan serta mengendalikan daya rusak airnya.
-
ANALISA SENI KOMEDI SEBAGAI BENTUK KERITIK SOSIAL DALAM KOMUNIKASI POLITIK
Vol. 7 No. 1 (2025)Komedi bisa disebut sebagai kebutuhan sekunder bagi manusia, kebutuhan sekunder sama pentingnya dengan kebutuhan hidup yang lain. Seperti yang kita ketahui Kebutuhan sekunder berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan kegembiraan hidup. Humor, yang dinikmati oleh manusia pada umumnya, berfungsi sebagai sarana hiburan. Hiburan ini sangat penting bagi manusia untuk menjaga ketahanan diri dalam menjalani hidup. (Widjaja,1993 dalam Rahmanadji 2007). Oleh karena itu, humor memiliki peran penting sebagai bentuk hiburan. Humor dapat berfungsi sebagai penyegaran pikiran, memberikan ketenangan batin, dan menjadi sarana untuk menyalurkan perasaan yang terpendam. (Pramono, 1983 dalam Rahmanadji 2007). Humor juga mampu menyajikan wawasan yang bijak sambil tetap menghibur. Selain itu, humor dapat digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kritik yang diselimuti dengan tawa. Humor juga berfungsi sebagai alat persuasi yang efektif, mempermudah penyampaian informasi atau pesan serius dan formal. (Gauter, 1988 dalam Rahmanadji 2007).
Menurut Sujoko (1982, dalam Rahmanadji 2007), humor memiliki beberapa fungsi: (1) membantu mewujudkan berbagai keinginan dan tujuan ide atau pesan; (2) menyadarkan individu bahwa mereka tidak selalu benar; (3) mengajarkan orang untuk melihat masalah dari berbagai perspektif; (4) memberikan hiburan; (5) merangsang pemikiran; (6) meningkatkan toleransi; (7) memudahkan pemahaman terhadap masalah yang rumit.
Sebuah studi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tertawa dapat mengurangi kadar hormon dalam tubuh yang berhubungan dengan stres, seperti kortisol dan epinefrin. Menonton film komedi yang bagus dapat membantu mengurangi tingkat stres Anda. Jika Anda tidak sedang ingin tertawa, menonton drama atau film yang menyentuh hati bisa menjadi alternatif. Penelitian tahun 2020 menunjukkan bahwa menangis juga dapat menurunkan kadar kortisol dalam darah. (Risma, A. (2024, March 23). Efektif Mengurangi Stres, Ini 5 Manfaat Menonton Film untuk Kesehatan Mental
-
Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pada Jalur Hijau Di Desa Pangestu Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.
Vol. 6 No. 1 (2024)Latar Belakang Masalah
Jalur hijau di Indonesia adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA). Jalur hijau termasuk ke dalam ruang terbuka hijau publik bersama dengan taman kota, taman pemakaman umum, pantai, dan sungai. Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan. Penataan ruang terbuka hijau secara tepat akan mampu berperan meningkatkan kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara, dan meredam kebisingan. RTH kota memiliki peranan sebagai penunjang tata guna dan pelestarian air, penunjang tata guna dan pelestarian tanah, serta penunjang pelestarian plasma nutfah.
Pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jalur hijau di bantaran sungai. Dalam konteks pengelolaan sampah dan lingkungan, seperti yang terjadi di bantaran sungai musi, pemerintah desa perlu memberikan program yang kontinyu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki kebiasaan yang baik dalam pemanfaatan sungai secara efektif dan bijaksana. Selain itu, pemerintah desa juga dapat membina dan meningkatkan tenaga lokal desa yang memiliki kompetensi dalam pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan untuk membangun kesadaran kritis, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan terhadap upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, termasuk kesadaran terhadap lingkungan di sekitar jalur hijau di bantaran sungai. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap jalur hijau di bantaran sungai, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Di desa makarti jaya bantaran sungai termasuk jalur hijau yang dipakai masyarakat dalam sebagai penopang kehidupan sehari hari Bantaran sungai bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Di Indonesia, kita bisa melihat berbagai contoh pemanfaatan bantaran sungai, seperti untuk irigasi, perikanan, pariwisata, konservasi, dan lain-lain.
Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik. Sedangkan bantaran sungai, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional pasal 34 ayat 5 dan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 5 ayat 2 merupakan kawasan terbuka hijau yang dilindungi.
-
EVALUASI KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19 PALEMBANG
Vol. 6 No. 1 (2024)Pendidikan merupakan pilar penting dalam mengembangkan potensi dan kualitas individu, sekaligus menjadi fondasi bagi kemajuan masyarakat dan suatu bangsa. Dalam pelaksanaan pendidikan, terdapat sejumlah komponen yang saling terkait dan membentuk sebuah sistem yang kompleks. Komponen-komponen ini meliputi tujuan pendidikan, kurikulum, konten materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, tenaga pendidik, peserta didik, fasilitas sarana dan prasarana, alat pembelajaran, serta lingkungan belajar. Seluruh komponen ini bekerja secara sinergis dalam membentuk ekosistem pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menginternalisasi nilai-nilai, mengasah keterampilan, membentuk karakter, dan membentuk sikap positif. Tujuannya adalah mempersiapkan individu agar mampu beradaptasi di tengah tuntutan kemajuan zaman serta menjadi anggota masyarakat global yang berdaya saing.
Di Indonesia pendidikan memainkan peran sentral dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam alinea ke 4 UUD 1945 “Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. DalamUndang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pentingnya peran Pendidikan Nasional dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui Pendidikan, generasi penerus dipersiapkan agar dapat menjadi individu yang berkualitas serta berperan aktif dalam memberikan kontribusi terhadap Pembangunan bangsa.
Dalam menghadapi era perubahan yang cepat dan kompleks, Pendidikan dituntut untuk selalu adaftif. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, perubahan dinamika sosial, dan tantangan global yang semakin kompleks, pendidikan harus mampu mempersiapkan generasi muda tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan adaptabilitas. Kurikulum merupakan salah satu kompenen Pendidikan yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan Pendidikan nasional. Keberhasilan pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh aspek kurikulum Rusman (2018, hlm.1). Kualitas dan mutu pendidikan sangat erat kaitannya dengan kurikulum karena kurikulum merupakan guidance penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan. Zais (1976, hlm 8) menyebutkan “curriculum as a blueprint for education, consist ultimately of experiences that it planned for learner to have”. Yang dapat diartikan kurikulum sebagai cetak biru pendidikan, memuat berbagai pengalaman yang direncanakan untuk dikuasai peserta didik. Pengembangan kurikulum bersifat dinamis karena kurikulum tidak mungkin berlaku selamanya sebab ada keterbatasan dalam konteks waktu dan tuntutan masyarakat yang selalu berubah Hasan (2008, hlm. 41). perubahan kebijakan kurikulum merupakan langkah penting untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang berkembang.
-
Pengelolaan Transportasi Penyeberangan Sungai Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Upang Makmur Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.
Vol. 6 No. 1 (2024)Perkembangan transportasi memungkinkan berbagai kegiatan dapat diangkut melalui darat, udara ataupun laut dengan jenis angkut yang beragam. Namun yang perlu diingat, bahwa sebagai fasilitas pendukung kegiatan kehidupan, maka perkembangan transportasi harus diperhitungkan dengan tepat dan secermat mungkin agar dapat mendukung tujuan pembangunan secara umum dari suatu daerah. Pengadaan fasilitas pendukung transportasi yang melebihi tingkat kegiatan hidup tertentu adalah suatu investasi yang merugikan, sebaliknya bila pengadaan transportasi kurang, maka akan berdampak pada tersendatnya kegiatan hidup dan roda perekonomian (Miro, 2005: 2).
Suatu transportasi dikatakan baik, apabila pertama waktu perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan. Kedua, frekuensi pelayanan cukup. Ketiga, aman dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang ideal seperti itu sangatlah ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana serta sistem jaringannya, kondisi sarana, serta yang tidak kalah penting adalah sikap mental pemakai fasilitas transportasi itu sendiri (Sinulingga, 2005: 148).
Kabupaten Banyuasin merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan sifat tata air, wilayah Kabupaten Banyuasin dapat dibedakan menjadi
daerah dataran kering dan daerah dataran basah yang dipengaruhi oleh aliran sungai. Pola Aliran sungai di dataran kering yaitu dendritik, pola aliran ini menyerupai sebuah pohon yang memiliki cabang dan ranting. Pola aliran sungai di daerah dataran basah adalah rektangular, pola aliran ini saling tegak lurus antara induk dan anak-anak sungainya. Beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan lainnya dijadikan sebagai prasarana transportasi air bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin memiliki luas 11.832,69 Km2 yang terdiri dari 19 Kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan luas wilayah 3.632,4 Km2, sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas wilayah 174,89 Km2, (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Tahun 2024).
Desa Upang Makmur Kecamatan Makarti Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Banyuasin. Desa Upang Makmur bersifat linear atau memanjang mengikuti aliran sungai. Sungai tersebut memisahkan Kecamatan Makarti Jaya dengan Kecamatan Sumber Marga Telang, Kecamatan Air Saleh dan Kecamatan Muara Telang. Oleh karena itu, sungai ini dikenal sebagai Sungai Telang. Sungai Telang memiliki pola aliran rektangular yang merupakan anak dari Sungai Musi. Keberadaan Sungai Telang menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat Desa Upang Makmur. Air sungai digunakan oleh masyarakat untuk keperluan mencuci dan mandi. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memanfaatkan keberadaan sungai tersebut untuk mencari ikan dan udang. Selain itu, Sungai Telang juga dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi air dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Upang Makmur demi menunjang kebutuhan masyarakat untuk melakukan mobilitas ke wilayah tujuan.
Pemanfaatan transportasi air di Desa Upang Makmur disebabkan karena beberapa kondisi yang mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi air. Awalnya Desa Upang Makmur tidak memiliki jalan darat, sementara terdapat sungai yang dapat dijadikan jalur transportasi air yang tersedia secara alami. Saat ini Desa Upang Makmur memang telah memiliki akses jalan darat. Namun, kondisi jalan darat yang tidak memadai untuk dilalui terutama ketika musim penghujan. Selain itu, terdapat daerah-daerah yang tidak dapat dilalui dengan menggunakan transportasi darat, seperti Kecamatan Air Saleh, Kecamatan Muara Telang, dan Kecamatan Sumber Marga Telang. Daerah-daerah tersebut bersebrangan dengan Desa Upang Makmur sehingga untuk menjangkaunya hanya bisa menggunakan transportasi air. Namun, hal tersebut bukan semata-mata menjadi alasan masyarakat Desa Upang Makmur dalam memanfaatkan transportasi air. Meskipun kondisi jalan darat memadai untuk dilalui saat musim panas dan masyarakat memiliki kendaraan transportasi darat, masyarakat Desa Upang Makmur tetap memilih memanfaatkan transportasi air sebagai moda dalam melakukan mobilitas ke berbagai wilayah tujuan.
-
Gaya Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taja Indah Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
Vol. 6 No. 1 (2024)Latar Belakang Masalah
Organisasi menemui banyak tantangan kompleks baik dari internal maupun eksternal, khususnya pada kebutuhan unit organisasi untuk mengelola talenta supaya organisasi bisa berjalan dengan baik. Pada pokok daya individu terjalin dari pemimpin dan pekerja. Guna menciptakan aktivitas tugas karyawan yang baik, dibutuhkan beragam kebiasaan yang bisa dilaksanakan sosok pemimpin dalam pemerintahan, yakni memanfaatkan gaya kepemimpinan dengan tepat. Gaya kepemimpinan secara efektif diperlukan pemimpin agar bisa menaikkan kinerja seluruh karyawan untuk mewujudkan sebuah tujuan organisasinya menjadi instansi yang mampu melayani publik. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan bisa dijadikan panduan secara baik untuk menaikkan kinerja pegawainya. Pemimpin memiliki fungsi dalam instansi yakni membimbing, menuntun, memberi maupun menstimulasi berbagai motivasi kerja, membangun jejaringan komunikasi secara baik, melakukan pengawasan dengan efisien serta mendorong pengikut menuju sasaran sebagaimana hendak dicapai, mengacu pada ketetapan waktu serta perencanaannya. Kepemimpinan adalah sesuatu kompleks, penuh dengan kejutan dan tantangan. Akan tetapi, pemimpin menghadapi semua tantangan tersebut bersama dengan tim dalam organisasinya. Menjadi suatu organisasi administratif yang memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat dengan penuh dinamika membuat desa menemui berbagai masalah yang mayoritas bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah-masalah yang bersifat politis. Memahami keberadaan desa sebagai perangkat daerah yang terdapat pada wilayah kelurahan membuah kepala desa sebagai kepala pemerintah desa memiliki tanggung jawab pada keterlaksanaan program pemerintahan desa. Dalam hal ini, kewenangan dan tugas kepala desa menjumpai berbagai tantangan dalam pengadaan pembangunan, pemerintahan, ataupun pembinaan kesejahteraan Masyarakat dengan tugas pelayanan dimana menjadi wajib dilakukan dengan baik, sebab kinerja desa memiliki pengaruh secara umum pada kinerja organisasi perangkat daerah lainnya. Dapat dipahami kepala desa memiliki serangkaian wewenang dan tugas yang wajib dilaksanakan yang mana telah ditetapkan dalam PP No. 11 tahun 2019 mengenai Desa.
Desa ialah organisasi perangkat daerah di daerah Kelurahan atau Kecamatan yang diketuai oleh sosok Kepala desa. Beliau berkewewenangan dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan urusan pemerintahan, kebutuhan warga daerahnya sesuai dengan Prakarsa Masyarakat, hak asal-usul maupun hal tradisional sebagaimana dihargai dan diakui system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun desa menjadi aglomerasi permukiman di daerah pedesaan (rural). Sebuah desa ialah sekumpulan dari beberapa unit permukiman yang dikenal dengan dusun atau kampung atau jorong atau banjar. Fungsi utama Kepala desa tidak hanya melayani Masyarakat saja, namun juga melaksanakan tugas-tugas pembinaan wilayah. Dengan demikian, secara filosofi pemerintah desa selain membutuhkan penguatan pada faktor sarana dan prasarana, sistem administrasi, keuangan, dan wewenang saja, tetapi juga memerlukan daya dukung kepemimpinan kepala desa pada pelaksanaan pemerintah desa.
-
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PT. RADANA FINANCE DI KOTA PALEMBANG SEBAGAI PERUSAHAAN PENYEDIA PEMBIAYAAN (LEASING
Vol. 4 No. 1 (2024)Fenomena yang ada menjadi tantangan tersendiri bagi pihak manajemen perusahaan leasing terlebih bagi perusahaan leasing yang memprioritaskan konsumen dalam penyajian jasanya. Penelitian ini memilih PT Radana Finance sebagai obyek penelitian karena PT Radana Finance dianggap representatif sebagai pihak leasing yang cukup besar di kota Palembang.
Berdasarkan pada hasil observasi awal pada tanggal 25 Agustus 2017 yang peneliti laksanakan, pada dasarnya PT. Radana Finance sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Namun pada kenyataannya perusahaan leasing ini mengalami permasalahan yakni dari waktu ke waktu pelanggan terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni proses pencairan yang terlalu lama disebabkan menunggu proses BE Cheking, peraturan menteri keuangan tentang DP 20% untuk roda empat dan 25 % untuk roda dua, Dp yang terlalu besar menyebabkan menurunnya uang intensif bagai karyawan, bunga yang tinggi sehingga membuat konsumen merasa kesulitan memenuhinya, kemudian dari internal perusahaan juga adanya pelayanan yang memang mengalami penurunan akibat dari rendahnya uang insentif, karyawan terlihat kurang tanggap dalam melayani konsumen. Berikut data yang menunjukkan penurunan jumlah Nasabah di tahun 2017 dari Januari- hingga Juli
Jumlah Nasabah PT. Radana Finance Tahun 2017
Jumlah Nasabah P.T Radana Finance
Sumber: PT. Radana Finance (2017)
Berdasarkan pada Diagram diatas dapat diketahui bahwa ada kecenderungan penurunan nasabah atau konsumen, hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti pada PT. Radana Finance diketahui bahwa dilihat dari bukti fisiknya, PT. Radana Finance memiliki AC, TV, adanya ruang tunggu, lahan parkir yang luas, air minum galon, namun fasilitas yang lengkap tidak menjamin konsumen akan meningkat. Berdasarkan uraian di atas tersebut penulis tertarik untuk melakukanpenelitian ilmiah dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan PT. Radana Finance di Kota Palembang Sebagai Perusahaan Penyedia Pembiayaan (Leasing).”
-
EFEKTIVITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG
Vol. 4 No. 1 (2024)Penyelenggaraan pelayanan umum didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan untuk memenuhi kewajiban Negara melayani publik atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Persoalan yang timbul saat ini adalah realitas pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah yang telah dilaksanakan di daerah, khususnya pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Palembang tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya pemohon IMB, ketidakpuasan pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) biasanya mengeluhkan proses yang berbelit-belit, lamban dalam penanganan, biaya tinggi dan kurang cermat dalam penanganan sehingga sering kali salah.
Pengalaman emperik di lapangan menunjukan bahwa penyelenggaraan pelayanaan di bidang perizinan masih sangat jauh dalam realitasnya dari apa yang semestinya bahkan masih suka terjadi hal diluar ketentuan yang dilakukan oleh oknum dan masyarakat yang tidak mau repot. Keluhan yang dirasakan warga masyarakat dalam mengurus permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah pada persoalan rumitnya mengurus persyaratan yang menjadi ketentuan sehingga urusan menjadi lama bahkan harus berulang kali mengajukan persyaratan. Namun dari pihak instansi sendiri mengatakan bahwa prosedurnya memang demikian, dan jika persyaratannya cukup semuanya tidaklah sulit. Masyarkat pemohon IMB sendiri mengalami banyak kesulitan dalam memenuhi syarat ketentuan yang ada namun ingin semua urusannya cepat. Kelihatannya persyaratan yang rumit kurang sabarnya masyarakat menjadi sebuah permasalahan dalam mengurus IMB.
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, membutuhkan proses mekanisme yang panjang, waktu yang lama serta proses pelayanan yang lamban. Warga masyarakat yang akan mencari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus memperoleh keterangan mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan dan baru masuk ke Dinas Pekerjaan Umum sedangkan untuk bangunan biasa atau bukan bangunan Industri dalam wilayah Kecamatan diajukan kepada bagian Tata Penataan ruang Kota Palembang. Prosedur yang panjang ini tentu menyita banyak energi yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa. Misalkan saja kesalahan gambar, maka akan membuat prosesnya jadi semakin panjang dan lama atau mengulang proses dari awal kembali. Tuntutan masyarakat semakin meningkat, akan tetapi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dirasa kurang berjalan efektif. Dari berbagai fenomena di atas, terlihat jelas bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan Izin mendirikan Bangunan di Kota Palembang yang didasarkan pada undang-undang pelayanan publik No. 25 tahun 2009 dan pada Standar Operasional Prosedur ( SOP) IMB dan berdasarkan Peraturan Walo Kota No.21 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung tidak berjalan semestinya atau bisa dikatakan pelayanannya tidak efektif. Dan tentu banyak kendala yang menyebabkan hal tersebut terjadi bisa dari instansi, Asn atau bahkan masyarakat sendiri. Maka dari itu penting kiranya untuk mengukur sejauh mana efektif tidaknya pelayanan Izin Mendirikan Bangunan IMB.
-
PELAKSANAAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
Vol. 5 No. 1 (2024)Penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan merupakan fungsi dari berbagai faktor kelembagaan, proses pengawasan, dan akuntabilitas. Faktor penting dalam peningkatan pelayanan publik adalah masalah pekerjaan pemerintah. Sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan Aparatur Sipil Negara adalah penting dikarenakan ASN merupakan unsur aparatur negara untuk mengkaji, mencatat, melaksanakan dan bertindak sebagai gate keeper dalam rangka pencapaian tujuan nasional aparatur pemerintah. Oleh karena itu, calon ASN terutama yang ingin menduduki jabatan strategis harus dicermati dan diseleksi terlebih dahulu agar menjadi ASN yang bertaqwa dan menunjukkan kinerja yang optimal. Benturan kepentingan tidak dapat dihindari dalam penempatan, promosi, mutasi, pelatihan dan evaluasi pegawai.
Untuk mendapatkan jabatan dan peluang berkembang seorang pegawai dihadapkan pada peluang yang diperebutkan secara tidak professional. Memotong proses dengan cara illegal agar seseorang dapat memperoleh kesempatan terdepan kini menjadi hal yang lazim dalam birokrasi, Top of Formperubahan yang dilakukan pada birokrasi pada masa reformasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tidak melakukan kesalahan yang merugikan negara atau daerah serta masyarakat (Wardana dan Meiwanda, 2017).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembenahan birokrasi, terutama dengan mengutamakan kualitas pejabat publik yang memiliki cita-cita luhur atas kinerjanya. Reformasi birokrasi menuntut pemerintah untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dengan melaksanakan mutasi diharapkan memiliki pegawai yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga dapat melakukan hal yang benar. Di satu sisi, ada permintaan akomodasi dari pendukung dalam pemilihan Kepala Daerah, sehingga patronase tidak bisa dihindari, sementara permintaan dari masyarakat harus dipenuhi lebih banyak tanggapan harus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ada upaya untuk mempertahankan dua sistem, sistem merit dan sistem patronase, tanpa mengabaikan visi dan misi pemerintah.
Berkaitan dengan upaya pembenahan birokrasi salah satunya dengan menyelenggarakan mutasi, karena mutasi merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja pegawai yang kurang baik atau dalam bekerja yang perlu dilakukan oleh pegawai yang berkompeten dibidangnya (Asrul, et.al, 2020). Oleh karena itu, perubahan dilakukan sebagai upaya untuk mengatur pengelolaan sumber daya manusia yang baik agar tercipta kondisi kerja yang kondusif untuk menghasilkan kinerja yang baik. Implementasi merupakan salah satu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dimana upaya-upaya dilakukan untuk menempatkan orang yang tepat guna meningkatkan kinerja pegawai, namun kegiatan mutasi yang terjadi selama ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Anam, et.al. 2019).
-
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DIKABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Vol. 4 No. 1 (2023)Dalam beberapa tahun belakangan ini, dunia sedang mengalami permasalahan yang sangat krusial karena adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 merupakan kumpulan virus yang dapat menyerang sistem pernafasan, infeksi paru-paru, hingga menyebabkan kematian. Pada tahun 2020, virus covid-19 masuk ke Indonesia hingga membuat angka kematian di Indonesia meningkat secara drastis. Tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan saja, perekonomian yang semakin menurun, pendidikan yang kurang efektif, konflik sosial yang terus bermunculan, perkembangan anak yang mengkhawatirkan karena kasus kekerasan dan banyak lagi dampak-dampak yang terjadi pada masa pandemi menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia.
Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Jaminan perlindungan terhadap anak yang selama ini diberikan untuk mendapatkanperlakukan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan, dalam melaksanakan upayanya didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.
-
STRATEGI PENGAWASAN TATA KELOLA BAHAN PELEDAK KOMERSIAL DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN MIGAS DI LINGKUNGAN PT. PERTAMINA HULU ROKAN REGIONAL 1 ZONA 4 FIELD PRABUMULIH
Vol. 4 No. 1 (2023)Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut diperlukan regulasi untuk mengatur, melaksanakan, serta mengawasi segala bentuk perbuatan hukum pemerintah dan masyarakat. Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini tercantum jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “ memajukan kesejahteraan umum “ jelas terlihat bahwa Indonesia adalah sebagai Negara Kesejahteraan.
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Indonesia, maka pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang menimbulkan gangguan atau ancaman bagi kesehatan dan keamanan masyarakat Indonesia, dan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja di Indonesia. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini termasuk mengawasi tata kelola penggunaan bahan peledak untuk kebutuhan migas. Kegiatan penggunaan bahan peledak (handak) komersial dalam menunjang pembangunan nasional adalah :
- Tambang Migas (Minyak dan Gas)
- Tambang Umum (Mineral dan Batubara)
- Konstruksi (Non Tambang)
Penanganan kegiatan penggunaan bahan peledak pada proses pertambangan minyak dan gas bumi sangat berbeda dengan pertambangan mineral batubara dan kontruksi. Selain berdampak positif terutama pada perekonomian nasional, penggunaan handak komersial juga dapat berdampak negatif baik pada proses maupun hasilnya. Dampak negatif dalam proses penggunaan bahan peledak komersial jika tidak ditangani oleh sumber daya yang berkompeten yaitu terjadinya peledakan awal diluar program yang mengakibatkan kecelakaan kerja hingga terjadinya korban meninggal dunia. Sedangkan untuk dampak negatif setelah terjadinya proses penggunaan bahan peledak komersial yaitu terjadinya proses gangguan pada ekosistem di dalam tanah.
-
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH
Vol. 4 No. 1 (2023)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan ASN yang sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang – Undang ASN perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi partai politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme disamping tugas pokok dalam menyelenggarakan pelayanan publik masyarakat. ASN dituntut untuk mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan diri, mempertanggung jawabkan kinerjanya dan mengacu pada merit sistem dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Sumber daya manusia yang berkinerja baik akan memudahkan organisasi mencapai visi, misi, dan tujuannya. Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang penting diperhatikan oleh organisasi, karena sumber daya manusia dengan kinerja yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi.
Tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan kinerja andal dari penyelenggara pelayanan publik. Untuk mencapai kinerja andal, dibutuhkan adanya integritas, profesional, netral dan bebas dari tekanan apapu serta bersih dari adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honorer lainnya yang bekerja sebagai abdi negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting bagi organisasi instansi Republik Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Salah satu cara meningkatkan kapasitas ASN adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana diamanatkan pada pasal 70 ayat 2 dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). (Widi Asih & Bachtiar, 2017).
Tugas pegawai yang bekerja dalam organisasi pemerintah sangat menentukan berhasil tidaknya mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dapat dilakukan dengan selalu mengevaluasi dan melakukan serangkaian perbaikan kinerja serta harus dapat bekerja dengan lebih efesien, efektif, dan produktif agar kinerja selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dengan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
-
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN PLAJU ULU KOTA PALEMBANG DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Vol. 4 No. 1 (2023)Sumber daya manusia dari waktu ke waktu masih menjadi topik menarik bagi para peneliti karena memberikan beberapa manfaat baik bagi organisasi, pegawai maupun masyarakat. Hal ini menandaskan bahwa keberadaan sumber daya manusia di dalam organisasi mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan. Memahami pentingnya keberadaan Sumber Daya Manusia di era global saat ini, organisasi yang ingin bertahan dalam persaingan harus memiliki sumber daya manusia yang kompetitif. Salah satu upaya yang harus dicapai oleh organisasi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia diharapkan pegawai dapat bekerja secara produktif dan profesional sehingga kinerja yang dicapainya diharapkan akan lebih memuaskan sesuai standar kerja yang dipersyaratkan. Untuk itu setiap organisasi berkepentingan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai.
Hasil penilaian kinerja pegawai bagi organisasi memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, promosi, sistem imbalan dan sebagainya. Penilaian tentang kinerja juga tergantung daripada jenis pekerjaan dan tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Dengan dilakukannya penilaian kinerja pegawai organisasi akan memperoleh informasi sejauh mana hasil kerja yang dicapai pegawai selama waktu tertentu. Pegawai yang berkinerja tinggi diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, cekatan, mampu menggunakan segala potensinya dengan efektif dan efisien. Dengan meningkatnya kinerja pegawai diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.
Salah satu aspek yang menunjang keberhasilan pegawai dalam mencapai kesuksesan bekerja adalah kemampuan kerja. Dengan kemampuan kerja yang memadai pegawai diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan pekerjaan sehingga tugas pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik. Kemampuan (ability) baik pengetahuan atau keterampilan merupakan komponen penting dalam mencapai kinerja. Untuk mencapai kinerja yang memuaskan diperlukan kemampuan profesional dan untuk mencapainya harus melalui beberapa tahapan atau kondisi. Pendidikan formal masih belum memadai untuk mencapai kemampuan yang profesional. Untuk itu kemampuan sumber daya manusia pegawai harus diberdayakan melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan. Dengan kemampuan kerja yang memadai diharapkan memberikan implikasi terhadap peningkatan kinerja pegawai sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara efektif, efisien, dan profesional.
-
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN PLAJU ULU KOTA PALEMBANG DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Vol. 4 No. 1 (2023)Sumber daya manusia dari waktu ke waktu masih menjadi topik menarik bagi para peneliti karena memberikan beberapa manfaat baik bagi organisasi, pegawai maupun masyarakat. Hal ini menandaskan bahwa keberadaan sumber daya manusia di dalam organisasi mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan. Memahami pentingnya keberadaan Sumber Daya Manusia di era global saat ini, organisasi yang ingin bertahan dalam persaingan harus memiliki sumber daya manusia yang kompetitif. Salah satu upaya yang harus dicapai oleh organisasi adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia diharapkan pegawai dapat bekerja secara produktif dan profesional sehingga kinerja yang dicapainya diharapkan akan lebih memuaskan sesuai standar kerja yang dipersyaratkan. Untuk itu setiap organisasi berkepentingan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai.
Hasil penilaian kinerja pegawai bagi organisasi memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, promosi, sistem imbalan dan sebagainya. Penilaian tentang kinerja juga tergantung daripada jenis pekerjaan dan tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Dengan dilakukannya penilaian kinerja pegawai organisasi akan memperoleh informasi sejauh mana hasil kerja yang dicapai pegawai selama waktu tertentu. Pegawai yang berkinerja tinggi diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, cekatan, mampu menggunakan segala potensinya dengan efektif dan efisien. Dengan meningkatnya kinerja pegawai diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.
Salah satu aspek yang menunjang keberhasilan pegawai dalam mencapai kesuksesan bekerja adalah kemampuan kerja. Dengan kemampuan kerja yang memadai pegawai diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan pekerjaan sehingga tugas pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik. Kemampuan (ability) baik pengetahuan atau keterampilan merupakan komponen penting dalam mencapai kinerja. Untuk mencapai kinerja yang memuaskan diperlukan kemampuan profesional dan untuk mencapainya harus melalui beberapa tahapan atau kondisi. Pendidikan formal masih belum memadai untuk mencapai kemampuan yang profesional. Untuk itu kemampuan sumber daya manusia pegawai harus diberdayakan melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan. Dengan kemampuan kerja yang memadai diharapkan memberikan implikasi terhadap peningkatan kinerja pegawai sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara efektif, efisien, dan profesional.
Disiplin merupakan ketaatan atas aturan yang ditetapkan pimpinan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang keduanya lahir dari kebiasaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kebiasaan berdisiplin melahirkan sikap yang senantiasa menghargai waktu dan pekerjaannya dan wujud akhirnya adalah meningkatnya kinerja. Sutriyanto, D. N. (2012), mengemukakan bahwa disiplin adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi (organisasi) baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, maka penekanannya adalah bahwa disiplin merupakan aturan organisasi yang harus dipatuhi dan ditaati.
-
PENGGUNAAN LATIHAN GAYA BELAJAR STRATEGI MANDIRI DAN ANALISIS LAPANGAN DALAM MENGAJAR BERBICARA KEPADA SISWA KELAS SEMBILAN SMP MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG
Vol. 4 No. 1 (2023)Bahasa adalah media komunikasi yang membantu kita mengekspresikan dan menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi dua individu. Selain itu, bahasa tergantung pada kode verbal atau non-verbal. Dengan kata lain, bahasa dianggap sebagai alat komunikasi utama. Keyakinan ini mengarahkan guru bahasa Inggris untuk mengajar siswa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Menurut Scarnio dan Liddicoat (2009, p.16), Bahasa adalah apa yang digunakan orang untuk mengekspresikan, menciptakan, dan mengendalikan makna serta membangun dan memelihara hubungan sosial dan interpersonal. Peserta didik sering mengevaluasi keberhasilan mereka dalam pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan seberapa baik peningkatan mereka dalam berbicara bahasa. Salah satunya adalah bidang independen. Hal ini dianggap sebagai salah satu sumber masalah dalam kemampuan berbicara, perlu diteliti dengan seksama untuk menemukan beberapa solusi, baik untuk mencegah bias tes yang akan mengurangi validitas tes berbicara sebagai pengukuran kemampuan bahasa kedua dan juga membantu peserta didik meningkatkan kemampuan berbicara mereka.
-
HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DIVISI MARKETING DENGAN DIVISI ADVERTISING PADA CV. AMANAH PALEMBANG
Vol. 4 No. 1 (2023)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal terhadap produktivitas kerja karyawan divisi marketing denga divisi advertising pada CV. Amanah Palembang. Motode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan kuota sampling, dimana responden berjumlah 51 orang. Dari hasil Uji t dan Uji f = 0,106 > 0,05 Hasil yang diperoleh dalam penelitia ini adalah tidak ada hubugan komunikasi interpersonal terhadap produktivitas kerja karyawan divisi marketing dengan divisi advertising pada CV. Amanah Palembang yang signifikan. Hendakya pimpinan memberikan kebebasan berkomunikasi dengan semua karyawan supaya karyawan dapat memberikan sumbangsih dalam organisasi
-
TRANSFORMASI BIROKRASI DAN DIGITAL GOVERNMENT DI MASA PANDEMI COVID-19
Vol. 2 No. 1 (2022) -
WIYATA PRAJA: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 2 No. 1 (2022)
